PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN CIREBON

  • Agus Rianto universitas muhammadiyah cirebon
Keywords: Peranan, Badan Kesbanglinmas, Pelembagaan Partai Politik

Abstract

Di Kabupaten Cirebon, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan politik untuk mencapai tujuan demokratisasi di tingkat daerah yaitu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 65 Tahun 2008, berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam di Kabupaten Cirebon. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam oleh di Kabupaten Cirebon.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada lembar wawancara yang telah disusun, pengamatan dan studi pustaka. Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive random sampling. Responden yang diambil adalah berasal dari unsur Badan Kesbanglinmas sebanyak 4 (empat) orang, Partai Politik Islam sebanyak 12 yang diambil dari 3 orang pengurus partai politik tingkat kabupaten dari empat partai islam (dua belas) orang. Jadi, jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 16 (enam belas orang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Badan Kesbanglinmas yang rinci berdasarkan aspek rumusan kebijakan yang jelas sebagai pedoman pelaksnaan tugas, aspek dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengembangan demokratisasi adalah fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang terlaksana dengan baik. Dalam aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan demokratisasi sudah cukup bermakna. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik, diskusi politik, pembekalan pengurus parpol serta sosialisasi peraturan perundangan tentang partai politik sudah dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam. Faktor yang berpengaruh dalam peranan Badan kesbanglinmas adalah, Pertama; faktor pendukung yang meliputi tersedianya kebijakan teknis yang menjadi pedoman pelaksanan tugas, keterlibatan partai politik islam yang selalu mendukung program kerja Badan Kesbanglinmas, serta ketersediaan SDM Badan Kesbanglinmas yang cukup. Kedua; faktor penghambat meliputi alokasi anggaran yang belum menunjang kegiatan serta kurangnya pelatihan bagi pegawai Badan Kesbanglinmas

References

Buku :
Afrilia, 2010. Memajukan Demokrasi dalam Pembangunan Politik Indonesia. Tersedia http://uvacreamy.blogspot.com/2010/11/memajukan-demokrasi-dalampembangunan_04.html

Budiardjo, Miriam. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama

Hermawan, Eman. 2001. Politik Membela Yang Benar. Yayasan KLIK: Yogyakarta.

Huntington, Samuel P dan Juan M. nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta

Lincoln, Yvonna S. dan Guba, Egon G. 1985. Naturalistic Inquiry. Baverrly Hills: Sage Publications.

Maran, Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Rineka Cipta: Jakarta.

Mardialis, 2015. repository.uinsuska.ac.id/280/3/BAB%20II(2)

Moeleong, Lexy J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Rahman H, A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia

Sastroatmodjo , Sudijono, 1995, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Press

Suharto , Edis.2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta : Bandung.

Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung :Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS).

Suryadi, Budu. 2007. Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCiSoD

Syarbaini Syahrial, A. Rahman, Monang Djihado. 2002. Sosiologi dan Politik Ghalia Indonesia

Usman Abdul Muis Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Solo: Era Intermedia, 2000

Wiranto, F.A. dkk. 1997. Perpustakaan menjawab tantangan jaman. Semarang : Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Peraturan Perundangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Instruksi Presiden Nomor. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Published
2017-06-27
How to Cite
Rianto, A. (2017). PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN CIREBON. SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, 11(01), 1-8. https://doi.org/10.32534/jsfk.v11i01.1428

Most read articles by the same author(s)