KEWAJIBAN DINAS ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMEN PUBLIK DI KABUPATEN CIREBON

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon atas Keputusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tentang kelengkapan dokumen publik di Kabupaten Cirebon. Bentuk kelengkapan dokumen publik yang diminta berupa permintaan hardcopy/copy resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka berdasarkan UU KIP. Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Publik tidak menjalankan amanat UU KIP. Metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem pembangun norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Sedangkan dari sifat penelitian inti termasuk dalam jenis penelitian deskriptif berupa diagnostik dan evaluatif dengan menggunakan paparan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini, Pertama; lemahnya respon dan tidak adanya jaminan serta adanya tindakan kelembagaan yang disengaja oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sehingga hak pemohon informasi publik terabaikan sehingga harus menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi publik di Dinas Penerangan Daerah Kabupaten Cirebon Komisi. Kedua; bahwa kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk tidak memberikan, tidak memberikan dan/atau tidak mempublikasikan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada pemohon informasi publik sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga muncul informasi publik yang tidak jelas dan menimbulkan masalah. .

Kata Kunci: Kewajiban Badan Publik, Sengketa Informasi dan UU KIP