PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.32534/jsfk.v15i01.1959Abstract
Electronic Government menjadi bagian penting di era modern seperti ini. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan di lingkup pemerintahan agar terwujudnya keterbukaan informasi publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diketahui bahwa dari ke lima indikator penerapan electronic government sudah terpenuhi. Sehingga penerapan electronic government ini dapat dikatakan sudah diterapkan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Penerapan electronic government dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya berjalan maksimal karena sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi prasarana jaringan internet yang belum memadai secara maksimal di tiap daerah, sehingga lebih banyak koordinasi dan komunikasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara manual dan tidak menerapkan electronic government.
Keywords:
penerapan, electronic government, keterbukaan, informasiReferences
Indrajit, Richardus Eko, (2004). E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta : Andi Offset.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sedarmayanti, 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : CV. Mandar Maju.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
