Pemimpin Redaksi : Sarip, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Redaktur Pelaksana: Nur Rahman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Dewan Redaksi : Rohadi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Abdul Wahid, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Multahibun, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Elya Kusuma Dewi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Siti Alisah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Omang Suparman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Peninjau : Sarip, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Urip Giyono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Editor Web & Tata Letak : Tatang, ST, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Peran Masyarakat dalam Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi: Membangun Partisipasi dan Gerakan Anti-Korupsi
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak sistemik terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik bahkan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja, mainkan juga membutuhkan keterlibatan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi. Penelitian ini berfokus pada analisis peran masyarakat dalam mendorong efektivitas pemberantasan tindakan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat diwujudkan melalui fungsi kontrol sosial, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, juga partisipasi dalam pendidikan anti korupsi, serta pembentukan komunitas dan gerakan sosial seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, dan KOMPAK API. Peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilegitimasi dalam pasal 41 undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegakan hukum, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan membangun sistem pemerintahan yang bersih. Kata Kunci: Korupsi, Peran Masyarakat, Gerakan Anti Korupsi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
KEDUDUKAN TNI SEBAGAI KOMANDO KEWILAYAHAN DALAM OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL MELALUI PERAN BABINSA
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komando Kewilayahan dalam optimalisasi pembinaan teritorial pada ketahanan nasional melalui peran Babinsa, (2) menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut, dan (3) merumuskan strategi untuk mengoptimalkan peran TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam sistem Pertahanan Rakyat Semesta melalui Babinsa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Dandim, Danramil, dan 32 personel Babinsa di wilayah Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Koramil 0620-11/Asjap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) pelaksanaan kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan mendukung ketahanan nasional masih memiliki kekuatan dalam legitimasi hukum dan peran Babinsa sebagai aparat teritorial, (b) kendala utama meliputi kurangnya profesionalisme, sumber daya terbatas, koordinasi antar lembaga yang tidak optimal, dan persepsi publik terhadap peran Babinsa, serta (c) strategi optimalisasi meliputi peningkatan profesionalisme Babinsa, penguatan pelatihan dan pembinaan teritorial, serta peningkatan kesadaran bela negara melalui pelibatan masyarakat secara proporsional. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi institusi TNI agar memperkuat kedudukannya dalam struktur kewilayahan dan meningkatkan efektivitas Babinsa sebagai ujung tombak ketahanan nasional.
KEDUDUKAN PERJANJIAN DAN ETIKA BAIK DALAM SENGKETA PENGALIHAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA
Perjanjian sewa berulang dalam perjanjian sewa mobil pada dasarnya diperbolehkan jika telah disepakati secara jelas sebelumnya. Namun, penyewaan mobil berulang yang dilakukan oleh penyewa tanpa izin juga sering terjadi. Masalah yang muncul dari perjanjian sewa berulang ini adalah seringnya terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab para pihak jika terjadi kerusakan/kehilangan lainnya. Namun, pada kenyataannya, terkadang ada oknum yang menyewakan mobil kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil dan mengembalikan mobil dalam kondisi rusak. Kata Kunci: Perjanjian; Kendaraan Roda Empat; Sewa.
PENEGAKAN PELANGGARAN MORAL DAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA : ANALISIS KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASINYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi dan implementasi penegakan pelanggaran moral dan etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan peraturan terkait penegakan etik Pemilu (Undang-Undang, Peraturan KPU, Kode Etik DKPP), wawancara mendalam dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), komisioner KPU dan Bawaslu, sarjana hukum Pemilu, serta praktisi dan penggiat demokrasi. Selain itu, observasi partisipatif terhadap keputusan-putusan DKPP terkait pelanggaran etik juga dilakukan untuk memahami pola dan konsistensi penegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dan regulasi terkait penegakan pelanggaran moral dan etik penyelenggara pemilu di Indonesia sudah cukup komprehensif, terutama dengan keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik. Kata Kunci: Pelanggaran, Pemilu, dan Hukum
Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing di Indonesia
Pelaksanaan outsourcing di Indonesia telah menjadi hal yang sangat populer dan masif. Aturan mengenai outsourcing diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan regulasi ini membawa dampak signifikan terhadap ketentuan mengenai pekerja outsourcing, terutama dalam pemenuhan hak-hak pekerja dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing melalui undang-undang Cipta kerja, implementasinya masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja serta terbatasnya akses pekerja untuk memperoleh perlindungan atas hak mereka. Kata Kunci: Outsourcing, Undang-Undang Cipta Kerja, Pemenuhan Hak Pekerja
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DALAM DOMPET DIGITAL DI ERA FINTECH PADA APLIKASI DANA
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi sistem keuangan menjadi lebih digital melalui inovasi financial technology (fintech). Salah satu produk fintech yang populer di Indonesia adalah dompet digital, seperti aplikasi DANA. Namun, kemudahan transaksi digital ini juga menimbulkan kerentanan terhadap kejahatan siber (cybercrime) yang merugikan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana siber dalam penggunaan dompet digital DANA, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam melindungi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta analisis kasus kejahatan siber yang terjadi pada aplikasi DANA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber dalam dompet digital dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, terutama dalam pelacakan pelaku dan pemberian ganti rugi kepada korban. Selain itu, perusahaan penyedia dompet digital juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sistem keamanan dan transparansi perlindungan data pengguna. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan cyber dalam dompet digital belum sepenuhnya efektif, dan diperlukan sinergi antara regulator, aparat penegak hukum, serta pelaku industri fintech dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya. Kata Kunci: Kejahatan Siber, Dompet Digital, Pertanggungjawaban Hukum
Proses Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Kejahatan yang terjadi sekarang ini tidak memandang siapa pelakunya. banyak pelaku kejahatan yang merupakan anak, pemerintah sendiri telah mengeluarkan undangundang yang mengatur tentang sistem peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. rangkaian proses penyidikan yang akan diterima anak tentunya tidak jauh berbeda dari proses orang dewasa, namun pengadilannya akan dilakukan secara tertutup. Islam sendiri telah melarang umatnya untuk melakukan kejahatan, sehingga hal ini juga menjadikan islam sebagai rujukan dalam memberikan hukuman terhadap anak pelaku kejahatan yang dibawah umur. Kata Kunci: Anak, Hukum Pidana, Hukum Islam.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta literatur akademis untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemenuhan hak-hak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melindungi korban kekerasan seksual dan mengatasi kendala yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan stigma negatif masyarakat terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. Kata Kunci: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban, Kekerasan Seksual
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN: ANTARA HARAPAN DAN REALITA
Kasus pencurian di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, dengan tingkat kerugian yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga besar. Meskipun demikian, tidak semua kasus pencurian harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Beberapa tindak pidana, termasuk pencurian, dapat diselesaikan dengan mekanisme restorative justice, yang merupakan pendekatan humanis dalam menciptakan keadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan restorative justice dalam kasus pencurian masih menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat implementasi restorative justice secara ideal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pencurian serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice telah diakui dalam beberapa kebijakan hukum, implementasinya masih belum optimal. Diperlukan regulasi yang lebih jelas dan menyeluruh, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pendekatan ini. Kata Kunci: Restorative Justice, Pencurian, Hukum Pidana Humanis
PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG PERGUDANGAN BHANDA GHARA REKSA CABANG UTAMA JAKARTA RAYA
Proses perjanjian sewa menyewa gudang antara pihak penyewa dengan pihak Pergudangan PT. (Persero) Bhanda Ghara Reksa, begitu ada kesepakatan mengenai adanya penyediaan gudang, waktu penyewaannya dan biaya sewa gudang, maka biasanya barang milik calon penyewa tersebut dapat langsung dikirim walaupun surat perjanjian sewa menyewa belum dibuat. Jadi walaupun surat perjanjian sewa menyewa gudang belum dibuat, calon penyewa dapat memasukkan barangnya di gudang dan pihak pergudangan mau menerimanya, hal ini dilakukan guna mempermudah kelancaran bisnis bagi kedua belah pihak. Hak pihak pergudangan dan pihak penyewa: Hak pihak pergudangan adalah menerima uang sewa dan uang dari ongkos bongkar muat serta biaya-/biaya lain yang berhubungan dengan barang milik penyewa; Hak pihak penyewa adalah dapat menikmati pemanfaatan atas kegunaan gudang untuk tempat penyimpanan barang-barangnya dengan tentram dan bebas dari gangguan pihak ketiga. Kewajiban pihak pergudangan menyerahkan hak pemanfaatan atas kegunaan gudang kepada pihak penyewa; Pihak penyewa gudang wajib memelihara gudang dan segala penyediaan atau pemberian sarana serta fasilitas-fasilitas milik pergudangan yang disewanya dengan sebaik-baiknya; Pihak penyewa berkewajiban membayar harga sewa gudang dan biaya biaya lainnya yang berkenan dengan sewa gudang itu waktu yang pada telah ditentukan dalam perjanjian sewa gudang. Kata kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Gudang
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) WEWENANG YANG TIDAK DIMILIKI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur perusahaan yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat dijalankan oleh direksi dan dewan komisaris. Kewenangan ini mencakup persetujuan laporan tahunan, perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi serta dewan komisaris, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran perusahaan, dan keputusan-keputusan strategis lainnya yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan perusahaan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang masing-masing memiliki peran dalam pengambilan keputusan penting. Artikel ini membahas kewenangan RUPS yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris, menyoroti perannya dalam tata kelola perusahaan serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Kata kunci: RUPS, kewenangan, direksi, dewan komisaris, tata kelola perusahaan
Proses Pra-Peradilan dalam Tindak Pidana Terorisme : Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Kepolisian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Pra-Peradilan dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyoroti implikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berpotensi timbul akibat upaya paksa kepolisian. Penelitian ini mengkaji peran krusial Pra-Peradilan sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan kepolisian selama penyidikan, mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan hak tersangka. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi tantangan implementasi Pra- Peradilan yang efektif dalam konteks urgensi penanggulangan terorisme dan tekanan publik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengawasan, menjamin perlindungan HAM tersangka, dan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dengan kewajiban negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Dana Pensiun Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran
Penerima manfaat dana pensiun merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran dengan ketepatan waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran dana pensiun dapat berakibat buruk bagi penerima manfaat, tidak hanya dari segi kerugian material, tetapi juga kerugian non-material, seperti terganggunya pemenuhan kebutuhan finansial sehari-hari yang menjadi keharusan. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia bagi penerima manfaat dana pensiun yang menghadapi masalah keterlambatan pembayaran, serta menilai sejauh mana efektivitas regulasi yang telah ada dalam menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan studi kasus nyata sebagai ilustrasi konkret. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana pensiun, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dana pensiun. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum untuk pembayaran dana pensiun telah dirancang, penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran masih memiliki kelemahan yang signifikan. Lebih jauh lagi, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada menunjukkan kecenderungan untuk memakan waktu yang lama, yang pada akhirnya memperburuk kondisi para penerima manfaat. Dari temuan tersebut, penelitian merekomendasikan adanya revisi terhadap regulasi yang ada, termasuk penyusunan aturan tambahan yang lebih tegas mengenai pemberian sanksi, serta upaya peningkatan efisiensi dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan hak-hak penerima manfaat dana pensiun dapat dijamin dengan lebih baik, sementara risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan di masa mendatang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penerima dana pensiun, Peraturan Undang-undang, Kebijakan Pemerintah, Hak pembayaran tepat waktu.
INTEGRITAS AKADEMIK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA: MENGKAJI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN DAMPAKNYA PADA TENAGA AKADEMIK UNIVERSITAS
Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan yang adil adalah elemen penting untuk memastikan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum dapat menciptakan dampak yang jauh lebih luas, termasuk dalam dunia akademik. Penelitian ini mengkaji hubungan antara integritas akademik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, serta dampaknya terhadap kinerja tenaga akademik di universitas. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan aparat hukum yang tidak adil atau sewenang-wenang dalam penanganan kasus pidana yang dapat memengaruhi atmosfer kebebasan akademik, profesionalisme, dan objektivitas di dunia pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengganggu kinerja tenaga akademik, menciptakan ketidakpastian, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi dampak yang dapat muncul dalam interaksi antara hukum pidana dan institusi pendidikan tinggi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat integritas akademik dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan
EARLY CHILDHOOD SEXUAL ABUSE: THE ROLE OF CRIMINAL LAW IN PROVIDING JUSTICE FOR VICTIMS
Pelecehan seksual terhadap anak usia dini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum pidana, peraturan yang ada sering kali dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban. Secara teoritis, konsep perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam kasus pelecehan seksual, telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan antara hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan, terutama dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana hukum pidana mampu memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual usia dini. Artikel ini juga mengkaji tantangan dalam proses penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi, termasuk stigma sosial dan kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap mekanisme hukum pidana yang ada saat ini, disertai dengan usulan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan anak. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas hukum pidana dalam mengakomodasi kebutuhan korban pelecehan seksual usia dini, terutama dalam konteks rehabilitasi dan pemulihan pasca-trauma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum pidana di Indonesia telah berhasil memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual usia dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum secara efektif. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi hukum, aktivis perlindungan anak, serta tinjauan dokumen hukum terkait. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap beberapa kasus pelecehan seksual anak usia dini untuk menilai penerapan hukum pidana di tingkat praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan hukum bagi anak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar penegak hukum, kurangnya sensitivitas terhadap korban, serta minimnya upaya rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan korban. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki sistem peradilan pidana, termasuk dengan meningkatkan peran layanan rehabilitasi dan memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 597/Pid.Sus/2023/PN Sda.)
Pertimbangan dari seorang yang memberikan putusan yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang berkecenderungan ke arah pelecehan kepada anak yang mana mengarah kepada pidana yang didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa dasar, yakni unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci. Kemudian tentang keputusan hakim yang mana mengenai sistem peradilan pidana anak, tidak mempunyai kendala, dimana pilihan tersebut setara dengan prinsip yang berbicara tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Salah satu tempat dalam pilihannya, hakim memilih untuk dipenjara cukup lama dengan masa percobaan setengah tahun penjara, dipotong dari jangka waktu kurungan dan denda uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan penahanan selama lebih dari 90 hari. Padahal dalam pasal 71 ayat (3) dinyatakan bahwa dengan asumsi hukuman berupa denda finansial, hukuman total akan dipaksakan sebagai penahanan dan denda diganti dengan persiapan kerja. Ini menyiratkan bahwa denda untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum harus diperbaiki dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat memenuhi denda yang disetujui, misalnya, persiapan kerja. Kata Kunci : Prespektif hukum, pelecehan seksual, anak dibawah umur
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KETIKA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS
Setiap kecelakaan transportasi darat selalu menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, baik moril maupun materiil. Khususnya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum. Pihak perusahaan angkutan umum kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan penumpang tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan rumuasan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi umum ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa transportasi umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks sistem hukum yang berlaku Indonesia upaya-upaya atau sarana-sarana yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, yaitu dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana, selain itu dapat juga dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan, atau melakukan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perantara pihak-pihak lain yang memang keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal kecelakaan yang diakibatkan ketidaklaikan kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan perusahaan angkutan umum dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Angkutan Umum, Kecelakaan Lalu Lintas
Remisi merupakan pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu, bisa dikatakan sebagai hak namun juga terdapat sebuah kewajiban. Penegakan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas, dimana perbuatan hanya dapat dipidana setelah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui remisi dan penegakan hukum pidana dalam kasus pembunuhan berencana. Metode penelitian hukum normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan PerUndang-Undang (Statute Approach). Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat comprehensive adalah norma norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Remisi ini diberikan karena Jessica dinilai berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024. Dalam kasus Jessica Wongso, penegakan hukum pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut: Jessica Wongso didakwa dan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan mencampur racun sianida ke es kopi Vietnam. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Jessica Wongso bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani masa hukuman selama 8,5 tahun. Jessica mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Kata Kunci : Remisi, Penegakan Hukum, Pidana
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Otonomi daerah yang dimulai sejak era reformasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas dan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah. Meskipun kebijakan otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun, akan tetapi implementasinya masih belum merata. Hal ini dikarenakan banyak ditemui tantangan, seperti korupsi dan konflik kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi dalam otonomi daerah memberikan peluang besar dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tentu harus didukung oleh tata kelola yang baik, pengawaasan yang efektif, dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kata Kunci: Otonomi Derah, Kesejahteraan, Masyarakat
RELASI ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM HUKUM: KAJIAN KEPUTUSAN MUKHTAMAR MUHAMMADIYAH KE - 47 DI MAKASSAR
Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, bahasa dan bermacam- macam agama. lahirnya Pancasila dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai suatu kesepakatan di antara pendiri bangsa. Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menarik pengkaji untuk meneliti lebih dalam pemikiran Muhammadiyah tentang hubungan Islam dan Pancasila serta bagaimanakah relasi Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum dalam perspektif Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, negara Pancasila dapat diwujudkan sebagai “Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” yang menandakan eksistensi yang maju, adil, makmur, terhormat, dan otonom di bawah ridha Ilahi. Dalam perspektif Muhammadiyah, hubungan antara Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum di Indonesia dianggap harmonis dan saling melengkapi dengan cara yang mendalam dan substansial. Kata Kunci: Hukum, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN
Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini menjadi isu yang terus-menerus dan belum menemukan titik akhir. Setiap hari, kasus kekerasan seksual terus meningkat, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal serta menyeluruh bagi korban.Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) serta dokumen tertulis secara faktual (in action) dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual belum efektif. Beberapa faktor penyebabnya meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya fasilitas dan akses pemulihan bagi korban, serta adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas korban dalam beberapa kasus. Kata Kunci: Korban Perempuan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HAK BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA
Sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang semakin marak di Indonesia, terutama karena fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan modal dan aset bagi para pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perjanjian antara kreditur (lessor) dan debitur (lessee), yang menjadi landasan hukum dalam menentukan hal dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian, di mana debitur melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pada pihak kreditur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan bahan pustaka dan berbagai literatur lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian sewa guna usaha dapat diwujudkan melalui hak untuk menuntut ganti rugi, mengajukan pemutusan perjanjian, serta pengalihan risiko kerugian kepada debitur sejak wanprestasi terjadi. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kreditur dari potensi kerugian serta memberikan jaminan atas pemenuhan haknya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, kreditur dapat lebih terlindungi dan terhindar dari risiko yang disebabkan oleh wanprestasi debitur. Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Guna Usaha, Wanprestasi
Childfree Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah psikologis yang dialami oleh pasangan yang memutuskan childfree, Para pasangan yang memutuskan childfree biasanya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan pendekatan psikologi untuk mengetahui realita pasangan dalam memutuskan untuk childfree, serta pendekatan normative untuk mengetahui hukum childfree dalam islam. dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa ada beberapa faktor pasangan memilih untuk childfree diantaranya faktor ekonomi, mental, personal dan pengalaman pribadi, faktor budaya dan over populasi. Selain itu Pasangan yang memutuskan childfree secara signifikan kurang terpenuhi secara psikologis dibandingkan dengan pasangan yang memiliki anak dan seorang wanita yang memiliki anak mempunyai sisi emosional yang lebih peduli dan stabil dibandingkan mereka yang memutuskan untuk childfree. Dan sebetulnya ketika pasangan memilih untuk childfree itu terdapat masalah psikologis didalamnya diantara adalah Social Concern dan juga Relationship Concern. Dan keluarga yang memilih untuk Childfree, jelas akan bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menganjurkan adanya keberadaan seorang anak ditengah-tengah keluarga. Dalam agama Islam sendiri, keberadaan anak dapat menjadi jembatan bagi orang tua untuk dapat berperan dan berkontribusi penting dalam memajukan peradaban dimasa yang akan datang. Kata Kunci: Childfree, Psikologi, Hukum Islam
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN (STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG)
Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya menjaga ekosistem. Tradisi nyadran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual tetapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam pratiknya nyadran melibatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan, kepedulian terhadap alam, dan penguatan komunitas dalam menjaga sumber daya alam. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum adat dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui tradisi nyadran serta dampaknya terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan. Kata Kunci: Pelestarian Lingkungan Hidup; Nyadran; Hukum Adat.
KEPATUHAN HUKUM DALAM PERENCANAAN BISNIS USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI DESA BUNDER KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum dalam penyusunan perencanaan bisnis di Warung Klontong SRC Fitri, Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti warung klontong memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan nasional di Indonesia, tetapi sering kali menghadapi tantangan besar dalam memahami dan menerapkan kepatuhan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggabungkan wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Warung Klontong SRC Fitri telah berupaya mematuhi berbagai aspek hukum, pemilik usaha masih menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam hal perizinan, pajak, keamanan pangan, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Tantangan-tantangan ini sering kali disebabkan oleh kompleksitas proses administrasi, perubahan regulasi yang cepat, serta kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyusunan perencanaan bisnis yang patuh hukum sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan usaha. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UKM lainnya dalam meningkatkan kepatuhan hukum, yang dapat berdampak positif pada daya saing dan legalitas usaha di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi UKM dalam menyusun perencanaan bisnis yang lebih komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci: Kepatuhan Hukum, Perencanaan Bisnis, UKM, Warung Klontong.
IMPLIKASI KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOMSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DAN KONSUMEN
Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta memastikan praktik bisnis yang adil oleh pelaku usaha. Klausula baku, seperti bagian dari kontrak standar yang serng digunakan dalam transaksi bisnis, memilki implikasi signifikan terhadap kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana klausula bkau dalam undand-undang tersebut mempengaruhi perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Melalui metode analisis kualitatif, ditemukan bahwa klausula baku seringkali menguntungkan pelaku usaha namun dapat merugikan konsumen jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan edukasi konsumen diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dan memastikan keadilan dalam transaksi. Kata Kunci: Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha
KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM KONTRAK BISNIS
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara transaksi bisnis dilakukan, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam kontrak bisnis. Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam kontrak bisnis di Indonesia dari perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum, diperlukan ketelitian dalam implementasinya untuk memastikan keabsahan dan dapat diterimanya sebagai alat bukti di pengadilan. Kata Kunci: Tanda tangan elektronik, kontrak bisnis, kekuatan pembuktian.
PENANGGULANGAN WANPRESTASI DI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT
Wanprestasi adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie". Istilah ini digunakan dalam hukum perdata untuk merujuk pada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak, baik itu berupa keterlambatan, tidak memberikan barang atau jasa yang dijanjikan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi kontrak. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi kontrak.
ANALISIS PUTUSAN VERSTEK YANG MERUGIKAN PIHAK TERGUGAT PADA PERKARA WANPRESTASI
Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia terdapat prinsip mengenai pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu prinsip audi et alteram partem yang memiliki arti bahwa hakim harus mendengarkankan dari kedua belah pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini adalah putusan verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberi jawaban setelah dipanggil dengan cara yang patut dan sah. Hakim dalam menggunakan kewenangannya dapat menjatuhkan putusan verstek tanpa adanya kehadiran tergugat dengan syarat telah memenuhi persyaratan yang ada, yakni apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, tetapi tergugat tidak hadir dalam persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan verstek yang merugikan tergugat dalam perkara wanprestasi, dan memfokuskan pada hal-hal mengenai putusan verstek, mulai dari syarat-syaratnya, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hakim menjatuhkan putusan verstek, serta eksekusi putusan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan. Metodologi yang digunakan pada artikel penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mana mengkaji mengenai hukum positif dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd sangat merugikan tergugat secara signifikan, terutama jika ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dihindari. Hal ini menimbulkan resiko ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan hukum oleh penggugat yang mungkin tidak beritikad baik.
ANALISIS DAN PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN KEUANGAN NASIONAL
Jurnal ini memberikan penjelasan tentang Analisis dan Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Keuangan Nasional. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk memberikan pembelajaran mengenai definisi tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang serta metode yang umum digunakan pelaku pencucian uang. Dalam jurnal ini juga akan dibahas terkait ketentuan hukum tindak pidana pencucian uang. Permasalahan tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia tetapi juga berhubungan dengan permasalahan keuangan dan perekonomian nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber hukum primer dan berpedoman dengan ketentuan undang-undang. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Pencucian Uang, dan Hukum Pidana.
Hak Cipta (c) 2023 De Jure Muhammadiyah Cirebon