(untitled) (Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 2023)
Pelecehan seksual terhadap anak usia dini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum pidana, peraturan yang ada sering kali dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban. Secara teoritis, konsep perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam kasus pelecehan seksual, telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan antara hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan, terutama dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana hukum pidana mampu memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual usia dini. Artikel ini juga mengkaji tantangan dalam proses penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi, termasuk stigma sosial dan kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap mekanisme hukum pidana yang ada saat ini, disertai dengan usulan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan anak. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas hukum pidana dalam mengakomodasi kebutuhan korban pelecehan seksual usia dini, terutama dalam konteks rehabilitasi dan pemulihan pasca-trauma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum pidana di Indonesia telah berhasil memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual usia dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum secara efektif. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi hukum, aktivis perlindungan anak, serta tinjauan dokumen hukum terkait. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap beberapa kasus pelecehan seksual anak usia dini untuk menilai penerapan hukum pidana di tingkat praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan hukum bagi anak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar penegak hukum, kurangnya sensitivitas terhadap korban, serta minimnya upaya rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan korban. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki sistem peradilan pidana, termasuk dengan meningkatkan peran layanan rehabilitasi dan memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini