(untitled) (Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 2022)
Perkembangan kejahatan pada saat ini semakin bersifat global, dimana terjadi fenomena bahwa kejahatan bukan hanya diperbuat oleh manusia akan tetapi juga diperbuat oleh perusahaan atau korporasi. Kejahatan perusahaan tidak hanya dilakukan dalam sektor ekonomi tetapi sudah merambah pada sektor yang lain, misalnya tindak pidana kekerasan seksual. Karena korporasi merupakan suatu badan usaha yang bersifat abstrak, seringkali mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum jelas, terkhusus dalam kejahatan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana diatur di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diatur di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana denda paling sedikit 5 milyar, paling banyak 15 milyar. Kata Kunci: korporasi, kekerasan seksual, tindak pidana