Prosiding Ilmu Pemerintahan

Kinerja Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid - 19

Anindya Hidayati, Alda Elvina Putri, Hernanda Ayudya Rizky Rahma — Fri, 18 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat, dan itu adalah hak semua warga Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Pelayanan public juga meliputi pelayanan kesehatan namun penyelenggaraan pelayanan public tersebut tidak berjalan mulus hal itu dikarenakan banyak keluhan – keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan seperti rumah sakit selaku instansi penyelenggara. Seperti yang sudah kita ketahui pelayanan kesehatan sudah diatur dalam ₁Undang – Undang ₁dasar Republik Indonesia 1945, serta peraturan Perundang – undangan yang mendukung yaitu yaitu Undang – Undang no.35 tentang pelayanan public, Undang – Undang 37 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang – Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang – Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.

Dapat kita ketahui bahwa pada 2020-2021 ini umat manusia diseluruh penjuru dunia digoncang dengan adanya pandemi Corona Virus Diseace atau Covid- 19 yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak kepanikan. Ratusan bahkan manusia terinfeksi dan sudah mulai memberikan banyak himbauan dan bantuan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah covid-19 ini agar berjalan efektif dan efisien.

Hingga saat ini, di penghujung tahun 2021, Khususnya Indonesia masih berjuang melawan covid-19 dengan gencar menggelar vaksinasi di berbagai ke berbagai kalangan, dengan berjalan seiringanya waktu terbukti covid-19 menurun jauh dari pada sebelum terselenggarakannya vaksin.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Pandemic, Rumah Sakit, Undang - Undang

Transformasi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E-Governance di Masa New Normal

Adelia Dwi Cahyani, Lisa Suryati, Sinta Munawaroh, Robby Darwis Nasution — Fri, 18 Mar 2022 00:00:00 +0700

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pelayanan publik di masa new normal, serta penerapan E-Governance. Dalam masa kenormalan baru ini (new normal) pada akhirnya akan menciptakan sesuatu pelayanan publik yang baru. Dengan begitu, untuk menuju masa transisi diperlukannya transformasi pelayanan publik yang lama menuju pelayanan publik yang baru. Dalam kondisi seperti ini, transformasi harus dilakukan secara cepat yaitu dengan transformasi pelayanan tatap muka menjadi layanan online atau daring. Sehingga, penyelenggaran pelayanan harus mengubah mindset bahwa dengan melakukan digitalisasi layanan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk penyerderhanaan pelayanan publik. E-Governance sangat penting dalam penerapannya di masa new normal, karena dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta berdasarkan studi pustaka dan penelitian literatur. Hasil penelitian ini telah ditemukan bahwasannya penerapan E-Governance di Indonesia masih jauh di bawah negara lain, salah satunya Singapura. Sehingga Indonesia perlu meningkatkan sinergitas antar lembaga pemerintah agar tidak menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan public terkhusus di masa pandemic saat ini untuk menuju era new normal dan menjadi pertimbangan dalam mempraktikan E-Governance yang efektif dan efisien sebagai bentuk penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengoptimalan E-Governance di masa new normal di Indonesia.

Kata Kunci : E-Governance, Transformasi, Pelayanan Publik

Dinamika Pembangunan Nasional di Era Pandemi

Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 +0700

Dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai Negara dan memenuhi berbagai rencana pembangunan guna mewujudkan dunia yang lebih baik para pemimpin dunia melakukan sebuah keputusan yang termaktub pada Tujuan pembangunan berkelanjutan dan lebih dikenal dalam bahasa inggris di sebut SDG’s (Sustainable Development Goals) yang telah di setujui oleh beberapa Negara yang berpartisipasi pada forum yang diselenggarakan oleh PBB diikuti dan dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Namun sejak akhir periode 2019 hingga hari ini Pandemi Covid 19 menjadi permaslahan tersendiri dalam mewujudkanya dengan berbagai dampak dampak yang berpengaruh pada sektor sentral seperti ekonomi yang menopang berbagai kebutuhan manusia, kemudian berdampak pada sektor sektor lain secara keseluruhan. Jurnal ini memaparkan dampak dari Covid-19 terhadap pembangunan secara global dan korelasinya di Indonesia saat ini dengan Metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan implikasi Covid-19 terhadap perkembangan serta kelanjutan dari pembangunan Nasional dan bagaimana kebijakan strategis pemerintah guna memajukan pembangunan Indonesia saat ini dan korelasinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

OPTIMALISASI DAN TRANSISI PELAYANAN PUBLIK DINAS PARIWISATA ERA NEW NORMAL KABUPATEN PONOROGO

Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pemerintah telah membuat peta jalan transisi dari pandemi Covid-19 ke keadaan normal baru di mana semua orang akan hidup berdampingan dengan covid-19. Dengan ini, pemerintah memprediksi bahwa pandemi COVID-19 bersifat endemic. Situasi ini diyakini memaksa masyarakat untuk terus hidup dengan virus Covid-19. Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu dari sekian banyak daerah yang terkena dampak virus COVID-19. Upaya penanganan dan mitigasi yang optimal untuk mencegah penyebaran virus ini, berbagai kebijakan telah dilakukan, mulai dari penerapan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipetakan. Terlepas dari berbagai pilihan kebijakan, pada akhirnya membuat pemerintah memahami penerapan new normal sebagai respon praktis terhadap bertahannya Covid-19 dan diperkuat dengan penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk mengatasi virus tersebut. Dalam upaya meningkatkan sector ekonomi masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo membuka kembali sector pariwisata di era transisi new normal ini dengan persiapan yang matang. Dan diharapkan sector pariwisata unggulan yang ada di Ponorogo ini, terus berjalan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Paper ini ditulis dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik di dinas pariwisata; memberikan arahan bagi sector pariwisata dalam menghadapi new normal; membantu pengelola destinasi wisata untuk mencegah penularan virus covid-19 ini. Dalam pengelolaan pariwisata, peran tidak hanya peran satu pihak, tetapi juga menciptakan koordinasi, menciptakan pengalaman, mengevaluasi manfaat pariwisata dan memastikan kualitas kegiatan, fasilitas dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berpartisipasi dalam penciptaan. dan lingkungan.

Kata kunci : Transisi, New Normal, Pelayanan Publik.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 +0700

Sejak adanya pandemi Covid-19, pelayanan publik di wilayah Kecamatan Ngebel mengalami perubahan, tak cuma itu pandemi ini berdampak pada krisis kesehatan tetapi sangat berdampak di perekonomian dan pola masyarakat Kecamatan Ngebel. Standar pelayanan diberikan sesuaisurat edaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mencakup aturan Pemerintah Pusat, sarana/prasarana/fasilitas telah tersedia sesuaiaturan Dinas Kesehatan. Di masa new normal kecamatan Ngebel penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan membatasi interaksi sosial yaitu menerapkan protokol kesehatan buat mencegah penularan Covid-19. Penemuan pelayanan berbasis online secara praktis diakses serta praktis dipahami terhadap warga akan bisa memberikan keyakinan kepada warga kalau pandemi Covid-19 bukanlah penghalang mendapatkan pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan supaya mengerti serta memahamibagaimana pelayanan publik masa pandemi Covid-19 wilayah Ngebel Kabupaten Ponorogo. Tujuan asal penulisan ini ialah untuk menelaah Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Inovatif di erapendemi Covid-19 menggunakan cara pendekatan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Pelayanan Publik,Covid-19,Kecamatan Ngebel

Transisi Pelayanan Publik Di Era New Normal Dalam Lingkup Pemerintah Daerah

Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pada era New Normal ini, pelayanan publik telah bertransfomasi dari manual menjadi online. namun penerapan teknologi belum berjalan secara optimal sehingga perlu ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan jalan keluar supaya pelayanan publik menjadi lebih optimal . dalam hal ini pemerintah menggunakan aplikasi berbasis digital sebagai kebiasaan kerja baru di lingkup pemerintahan. tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyelenggaraan pelayan publik di era new normal dalam lingkup pemerintah daerah. Penelitian kami ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan teknik pengumpul data menggunakan metode studi kepustakan yang mengambil dari artikel-artikel pada google scholar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan publik di era new normal yang dilakukan oleh pemerintah banyak menemui hambatan seperti menurunya kualitas pelayanan, kurangnya inovasi dari pemerintah,dan kuranya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberi komunikasi pada masyarakat di era new normal. ini membuat momentum pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memperbanyak inovasi.

Kata Kunci : Pelayanan publik, new normal, pandemi

PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT KUALITAS ADMINISTRASI DALAM PEMBUATAN KTP DI MASA PANDEMI VIRUS CORONA

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pemeriksaan ini diarahkan untuk melihat bagaimana bantuan pembuatan e-KTP di masa pandemi virus corona. Disdukcapil Kota Baubau, hanya merupakan bagian dari memegang dan mendukung dalam menawarkan jenis bantuan kepada daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik subjektif melalui audit tertulis. Hasil review menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Baubau telah menyelesaikan administrasi publik sesuai pedoman dalam bantuan pembuatan e-KTP, dimana administrasi dibawa melalui aplikasi WhatsApp (WA) melalui Android. Kelompok masyarakat juga tertarik pada sistem perakitan, memberikan kantor dan fondasi yang memuaskan sesuai dengan konvensi kesehatan Coronavirus - 19, dan mempekerjakan pekerja yang cakap untuk bekerja dengan transportasi administrasi. Dampak lanjutan dari konsentrat ini juga memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi bantuan pembuatan e-KTP Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Umum (Disdukcapil) Kota Baubau selama masa pandemi virus Corona, khususnya: komponen penggerak yang memudahkan aparatur dalam menawarkan jenis bantuan yang baik dan SDM dapat diakses. menguasai di lapangan. Meskipun ada beberapa hambatan khusus, terutama dari organisasi web, tidak semua orang memiliki ponsel android dan memahami kerangka kerja bantuan online/online.

Kata Kunci : Coronavirus, e-KTP, Pelayanan Publik

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KESEHATAN DI ERA NEW NORMAL

Khoirunnisa -, Hamidah Rohadatul ‘Aisy, Tata Nurdiansyah, Robby Darwis Nasution — Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia tak terkecuali dengan Indonesia, telah menyebabkan perubahan dari berbagai aspek, banyak dampak yang telah disebabkan dengan adanya pandemi ini, virus ini menuntut kepada pemerintah untuk mengubah sistem pelayanan terhadap masyarakat sebagai bentuk dukungan dari penanggulangan Covid-19. Terutama pada bidang kesehatan yang sangat berpengaruh, program-program bidang kesehatan kini berfokus pada penanggulangan Covid-19. Dan baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru, dimana pemerintah meminta kepada masyarakat agar “berdamai” dengan Covid-19 dengan gaya hidup new normal atau pola hidup baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perubahan bentuk pelayanan publik yang ada di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi. Hasil penelitian sebagaimana sudah terlaksana semua tentang efektifitas pelayanan publik di bidang kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Meskipun begitu, kehidupan masyarakat tidak sama dengan kehidupan sebelum adanya Covid 19. Hidup dengan cara new normal yang disebutkan disini adalah hidup kembali seperti biasa tetapi dengan peraturan yang baru, pola hidup baru yang harus menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat juga dituntut harus terbiasa dengan kebiasan baru seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menjaga daya tahan pada tubuh. Kebijakan pada era new normal dengan adanya penerapan protokol kesehatan dari pemerintah seperti saat ini tentu saja berdampak pada akses pelayanan publik yang menjadi terbatas pada masyarakat. Dengan begitu pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan publik dengan menggunakan sistem online seperti yang sudah terjadi saat ini. Tetapi semua itu harus dibantu dengan pembahasan atau sosialisasi agar semua masyarakat faham dan bisa mengakses layanan publik ini dengan baik dan benar.

Kata kunci: New normal, Pelayanan public dan Kesehatan.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH YOGYAKARTA DI MASA NEW NORMAL

Selvia Mahatma Cindi, Deva Armadya Sadesta, Risky Aldian, Robby Darwis Nasution — Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pandemi Covid-19 saat ini sangat dirasakan oleh pemerintah maupaun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Sejak awal pandemi hingga sekarang sangat membawa dampak buruk terhadap segala aspek kehidupan. seperti, pelayanan public, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, pemerintah menggaungkan pola hidup baru atau new normal yang berimbas pada pembatasan atau pemberhentian pelayanan publik sementara yang akhirnya diganti dengan teknologi online. Hal ini ditegaskan dengan munculnya kemungkinan Modern Upset 4.0 akhir-akhir ini. Otoritas publik dibutuhkan untuk bersikap fleksibel dan siap meningkatkan inovasi dalam melayani daerah. Juga di tengah pandemi Coronavirus, yang memaksa individu untuk membatasi portabilitas mereka dan didorong untuk melakukan latihan di rumah untuk menghentikan penyebaran infeksi. Dalam kondisi ini, keberadaan organisasi pendukung wajib pajak harus segera berubah menjadi struktur online. Pemanfaatan inovasi dalam manfaat siang bolong saat ini pada hakikatnya bukan hal lain, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan daerah telah melakukan administrasi terbuka melalui aplikasi dan framework online, misalnya selama ini melakukan pengawasan terhadap masyarakat. rekor, salah satunya di Yogyakarta. Namun, pemanfaatan inovasi secara terbuka manfaatnya masih belum ideal sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi new normal. Penelitian ini dipimpin menggunakan strategi eksplorasi subjektif dengan fokus penulisan investigasi grafis di mana proses pengumpulan informasi dibawa melalui pencarian melalui sumber informasi tambahan, seperti artikel diary, berita terkini, dan policy brief. Yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pemerintah Yogyakarta di masa new normal dengan menggunakan pendekatan studi literasi.

Kata Kunci : Pelayanan public, New normal, Pemerintah daerah

DISPARITAS KEBIJAKAN PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DESA PRE-PANDEMIC DAN POSTPANDEMIC

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pengelola keuangan pemerintah desa mengalami perubahan disparitas antara pre-pandemic dan postpandemic. Maka dari itu, perlu diketahui mengenai apa saja bentuk perubahan disparitas dan apa saja perbedaan dari disparitas antara pre-pandemic dan postpandemic. Pada penelitian ini menggunakan studi literatur dari penelitian terdahulu berkaitan dengan disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa. Kajian mengenai kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa pre-pandemic berdasarkan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administasi keuangan dan kualitas laporan keuangan. Kemudian, situasi postpandemic mengalami peningkatan disparitas antarwilayah dan kota ke desa. Terbitnya Perpu No. 1/2020 memberikan instrument baru guna meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Dengan demikian, adanya perbedaan antara pre-pandemic dan postpandemic memunculkan perbedaan juga terhadap bentuk implementasi disparitas kebijakan pengelola keuangan pemerintah desa.

Kata Kunci: disparitas, kebijakan, pemerintah desa

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JANTI DI MASA NEW NORMAL

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Sejak merebaknya virus Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap sektor ekonomi. Covid-19 membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Sejak munculnya virus Covid-19, kebijakan pemerintah baru muncul sebagai respon terhadap gaya hidup baru atau norma baru yang berdampak pada pembatasan atau penghentian semua kegiatan dan dimulainnya kegiatan dengan protokol kesehatan. Dengan aturan baru, beberapa masalah muncul karena perubahan kebiasaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan di masa New Normal di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dengan mengumpulkan data dari buku, media berita, dan jurnal penelitian sebelumnnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kualitas pelayanan administrasi pemerintah desa pada masa New Normal Covid-19 dan menjelaskan permasalahan pengelolaan keuangan pemerintaH desa. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan di Desa Janti tidak mengalami perubahan yang signifikan selama New Normal.

Kata Kunci : Covid-19, Ekonomi, Keuangan, Masyarakat

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MASA TRANSISI DI ERA NEW NORMAL

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui hal hal apa saja yang terjadi pada masa transisi pasca pandemic covid-19. Transisi pemerintah dalam upaya meminimalisir terjadinya klaster penyebaran virus covid-19 di Indonesia telah mencapai tahap yang luar biasa. Upaya pemberian vaksin kepada masyarakat terus digencarkan, banyak aksi pemerintah demi pemaksimalan vaksinasi ini, mulai dari pemberian sembako pada masyarakat yang melakukan vaksinasi. Transisi pemerintah banyak terjadi pada masa sekarang ini, mulai dari aturan tes pcr hingga sertifikat vaksin yang digunakan sebagai syarat bepergian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisis google scholer dan cendekia. Menurunnya kasus covid-19 ini bukan akhir dari pandemi, tetapi sebagai masyarakat yang patuh aturan pemerintah telah menetapkan aturan atau anjuran bahwasanya pengurangan kapasitas di semua aspek lingkungan seperti dipekantoran di lingkungan sekolah dan semua kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang. Tidak hanya itu pelayanan pemerintah juga menjadi contoh penting bagi masyarakat seperti penggunaan handsinitizer dan jaga jarak serta selalu cuci tangan. saat ini memakai masker telah menjadi budaya masyarakat karena hal ini dapat menjadi senjata utama yang harus diperhatikan meskipun pandemic telah menurun. Pemerintah sudah menangani covid-19 dengan sebaik ini maka dari itu transisi pemerintahan juga harus di dukung penuh oleh masyarakat sehingga tercipta kepercayaan diri karena telah sampai pada pemcapaian yang luar biasa ini. Hasil penelitian ini adalah mengetahui norma atau aturan baru pasca pandemi covid-19.

Kata Kunci : Transisi Pemerintahan , Strategi, Covid 19

Transformasi E-governance dalam Pelayanan Publik di Era New Normal

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pandemi Covid-19 telah mengubah seluruh tatanan dunia termasuk juga Indonesia. Kenormalan baru telah diberlakukan di Indonesia dan telah mempengaruhi berbagai aspek dan pemerintahannya. Hal ini mendesak pemerintah segera melaksanakan reformasi dan perubahan kebijakan serta meningkatkan pelayanan publik demi kepentingan rakyat Indonesia. Perubahan model layanan akibat pandemi COVID-19 memungkinkan masyarakat dan pemerintah beradaptasi bersama gaya hidup maupun norma baru. Seiring bersama penerapan Kenormalan baru, diberikan layanan masyarakat yang membatasi interaksi sosial bersama menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah telah mengembangkan kebijakan tersebut sebagai layanan online inovatif yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Tujuan dibuatnya paper ini demi mengetahui government Covid-19 transition dalam pelayanan public dalam masa kenormalan baru. Metode yang digunakan ialah literature review, bersama mengunakan pendekatan kualitatif terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemerintah telah melakukan transformasi kebijakan pada pelayanan publik di masa kenormalan baru.

Kata kunci : Pelayanan Publik, New Normal, Transformasi Pelayanan Publik

Transformasi Pelayanan Publik Kabupaten Ponorogo di Era Transisi Masa New Normal

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pandemi Covid-19 yang ada telah menyebabkan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Salah satu dampaknya berpengaruh pada segala bentuk Pelayanan publik dimana lebih diberikan jarak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, yang semula dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kini jumlahnya telah dibatasi dan mulai beralih kepada pelayanan publik secara online. Pada kondisi seperti ini kehadiran layanan pemerintah harus segera bertransformasi dalam bentuk online atau daring. Dimana, penerapan teknologi dalam pelayanan publik ini memerlukan adanya sebuah inovasi yang kreatif, mudah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai seorang generasi muda, kita perlu ikut berkontribusi dalam merealisasikan inovasi tersebut. Pemerintah daerah yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sudah melakukan pelayanan publik melalui beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengurus beberapa dokumen kependudukan, salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Namun, walaupun begitu banyak kendala yang ada didalam Pelayanan Publik seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan yang ada. Sehingga, kami ingin mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut guna mengatasi permasalahan yang ada dan dapat menciptakan sebuah inovasi terbaru. Pada penelitian ini kami memakai metode penelitian secara deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Desain penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan seperti menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai sumber terkait yang mempunyai kebenaran serta data akurat. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini berguna untuk menelaah transformasi pelayanan publik di Masa New Normal melalui E-Goverment sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah informasi yang akurat serta terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Kata Kunci : Covid-19, Pelayanan Publik, Inovasi, Teknologi

MODEL PENANGANAN BENCANA PEMERINTAH DI MASA NEW NORMAL “UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KASUS PENYEBARAN COVID-19”

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Penelitian dibawah menjelaskan tentang permasalahan cara pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus Covid-19 dengan cara memahami upaya, langkah dan kebijakan yang diinformasi dan implementasikan oleh pemerintah. Cara penanganan tersebut untuk menganalisis kasus ini merupakan pendekatan deliberative policy. Pendekatan ini untuk menganalisis tentang narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi wawasan kepada masyarakat supaya tidak menganggap remeh penyebaran Covid-19. Penemuan yang penting dari penulisan ini adalah, narasi negative dan lembaganya respon pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menunjukan nihilnya perasaan adanya krisis yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Lemahnya koordinasi antar beberapa pihak yang terkait, khususnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketidak sinkronan organisasi ini mengakibatkan pengendalian Covid-19 menjadi terkatung katung. Ketidakacuan atau ketidak patuhan warga atas himbauan pemerintah. Dampaknya upaya penangan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat. Faktor inilah yang semakin memperumit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

DAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Ria Angin, Yana Seftiyana — Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, namun di sisi lain terdapat dampak yang sangat besar bagi ekonomi masyarakat. Kelompok yang sangat terdampak adanya kebijakan PPKM hingga empat level ini ialah masyarakat menengan ke bawah yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dan mengetahui dampak adanya kebijakan PPKM terhadap ekonomi pelaku usaha mikro di Kecamatan Ledokombo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi lingkungan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari PPKM terhadap ekonomi pelaku UMKM yaitu mengaalami penurunan pendapatan. Pelaku usaha mikro banyak yang menutup sementara produksinya serta sebagian lain ada yang merantau ke kota untuk kerja lainnya. Dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha ialah mengalami penurunan penjualan; sering kehabisan stok karena pengiriman logistik yang telat akibat banyaknya penyekatan di jalanan; harus menutup usahanya sementara waktu atau tutup permanen karena tidak berjalannya usaha sama sekali; pembatasan waktu berdagang bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, usaha makan minuman; para pelaku bisnis harus bertahan atau ganti produk.

Kata Kunci: Kebijakan, PPKM, UMKM

PENINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 KABUPATEN JEMBER

Putri Robiatul Adawiyah, Haqiqatul Bayyinah — Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0700

Wabah Corona merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan insentif kepada seluruh wajib pajak di Indonesia. Insentif Pajak ini sendiri diberikan kepada wajib pajak merupakan sebagaibentuk respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha dikarenakan rodaperekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah Virus Covid-19. Insentif pajakdiberikan dengan tujuan mengurangi beban selama masa pandemi Covid-19 dan membantu menggerakkan perekonomian.upaya Pemerintah Kota Jember untuk menanggulangi penurunan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunyamemberikan keringanan kepada wajib pajak restoran dalam kondisi pandemidanmemberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak restoran yangtentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga Pendaptan Asli Daerah Kota Jember darisektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mempunyai kontribusi yang cukup besar

Kata kunci: Pajak Restoran, Insentif Pajak,Pendapatan Asli Daerah

Manuver Kebijakan Pembangunan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Pasca Pandemi

Fri, 25 Mar 2022 00:00:00 +0700

Virus Corona berasal dari Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019 memberikan efek luar biasa bagi pembangunan dan kestabilan negara. Merespon pandemi Virus Corona, negara-negara di dunia mengambil kebijakan social distancing dan physical distancing. Kebijakan itu menurunkan aktivitas orang di dunia. Beberapa negara melakukan kebijakan lock down dan sebagian melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Diberlakukannya kebijakan itu, sebagian perusahaan dan industri dilarang beroperasi, sehingga kerugian ekonomi cukup besar.Penulis berusaha menggambarkan transisi pembangunan di era pandemi. Tema menarik untuk dikaji, karena proses pemulihan ekonomi ditengah krisis adalah keniscayaan. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis isi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, pemerintah memberlakukan kebijakan pembangunan berupa percepatan pemulihan ekonomi, reformasi sosial, pemulihan industri, pariwisata, dan kesehatan nasional. Dalam pengelolaan pemerintah dimasa new normal, pandemi covid-19 memberikan efek panjang bagi pembangunan nasional dan kestabilan suatu negara sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan pembangunan.

KataKunci: Pandemi, Governance, Pembangunan, Kebijakan, Pemerintah

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGURANGI EMISI KARBON DIOKSIDA (CO2) DI MASA NEW NORMAL

Doni Nugroho Nugroho, Darajati ., Agus Rianto — Fri, 25 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh negara-negara di dunia telah memberikan dampak positif yang tidak terduga-duga dengan menurunkan emisi CO2 sebesar 7% yang merupakan penurunan terbesar dalam sejarah. Hal ini memancing berbagai negara di dunia untuk menaruh perhatian lebih kepada fenomena ini, melalui KTT G20 pembahasan emisi CO2 menjadi langkah serius kepedulian negara-negara terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi G20, hal ini dapat ditangkap sebagai peluang bagi Indonesia untuk membuktikan komitmennya dalam mengurangi emisi CO2 pada tahun 2030 kelak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan literatur review atau studi pustaka, menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari buku, jurnal, website, dan media terkait yang berhubungan dengan strategi Indonesia dalam mengurangi emisi CO2 di masa new normal serta melalui diskusi bersama rekan mahasiswa. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah atau presidensi G20 pada tahun 2022 yang membahas isu lingkungan yaitu emisi CO2. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia melalui rencana pemberlakuan pajak karbon pada tahun 2022 dan pelarangan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil pada tahun 2040 menjadi hal yang dapat dikatakan tepat dalam menentukan sikap, melihat pula kenyataan kondisi iklim di Indonesia saat ini yang begitu buruk, serta bentuk komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi CO2 di tahun 2030.

Kata Kunci: G20, Indonesia, Emisi CO2

Transformasi Pelayanan Publik Menuju Era Data Technology di Masa New Normal

Misna Intan Purnama Sari, Rafli ., Marham Haris Saputra — Fri, 25 Mar 2022 00:00:00 +0700

Pandemi Covid-19 telah mengubah birokrasi pemerintahan di Indonesia dengan memasuki era New Normal. Birokrasi pemerintah terpaksa beradaptasi dengan situasi New Normal. Untuk itu, pemerintah berupaya memberikan pelayanan publik berbasis teknologi, namun secara tidak sengaja mengarahkan pelayanan ke era Teknologi Data. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan transformasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan layanan di era New Normal melalui inovasi berbasis data digital. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan melakukan penelusuran artikel mengenai topik inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi era new normal. Studi ini akan memberikan data yang relevan dari literatur bagaimana upaya pemerintah di era New Normal menciptakan inovasi pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan

berupa perubahan tatanan pelayanan administrasi berbasis teknologi. Perubahan pelayanan publik juga ditandai sebagai cikal bakal penerapan era Big Data atau era Data Technology.

Kata Kunci : Pelayanan publik, New Normal, Data Technology.