KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH YOGYAKARTA DI MASA NEW NORMAL
Abstract
Pandemi Covid-19 saat ini sangat dirasakan oleh pemerintah maupaun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Sejak awal pandemi hingga sekarang sangat membawa dampak buruk terhadap segala aspek kehidupan. seperti, pelayanan public, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, pemerintah menggaungkan pola hidup baru atau new normal yang berimbas pada pembatasan atau pemberhentian pelayanan publik sementara yang akhirnya diganti dengan teknologi online. Hal ini ditegaskan dengan munculnya kemungkinan Modern Upset 4.0 akhir-akhir ini. Otoritas publik dibutuhkan untuk bersikap fleksibel dan siap meningkatkan inovasi dalam melayani daerah. Juga di tengah pandemi Coronavirus, yang memaksa individu untuk membatasi portabilitas mereka dan didorong untuk melakukan latihan di rumah untuk menghentikan penyebaran infeksi. Dalam kondisi ini, keberadaan organisasi pendukung wajib pajak harus segera berubah menjadi struktur online. Pemanfaatan inovasi dalam manfaat siang bolong saat ini pada hakikatnya bukan hal lain, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan daerah telah melakukan administrasi terbuka melalui aplikasi dan framework online, misalnya selama ini melakukan pengawasan terhadap masyarakat. rekor, salah satunya di Yogyakarta. Namun, pemanfaatan inovasi secara terbuka manfaatnya masih belum ideal sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi new normal. Penelitian ini dipimpin menggunakan strategi eksplorasi subjektif dengan fokus penulisan investigasi grafis di mana proses pengumpulan informasi dibawa melalui pencarian melalui sumber informasi tambahan, seperti artikel diary, berita terkini, dan policy brief. Yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pemerintah Yogyakarta di masa new normal dengan menggunakan pendekatan studi literasi.
Kata Kunci : Pelayanan public, New normal, Pemerintah daerah